LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

LHKPN merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Penyelenggara Negara wajib:

• Melaporkan harta kekayaan sesuai ketentuan yang berlaku.
• Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat.
• Menyampaikan laporan pada saat pertama kali menjabat, mutasi/promosi, dan pensiun sesuai ketentuan.
• Mengumumkan harta kekayaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pejabat Wajib Lapor

Kewajiban LHKPN berlaku bagi pejabat dan penyelenggara negara tertentu, antara lain hakim, panitera, jaksa, penyidik, auditor, pejabat struktural, serta pejabat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi

Berdasarkan Pasal 20 UU Nomor 28 Tahun 1999, Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan akan dikenakan sanksi administratif sesuai perundang-undangan.