PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG
DAFTAR HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Temanggung Nomor 51/KPA.W11-A21/SK.PW1.1/I/2026tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Temanggung NO NAMA JABATAN PENGAWAS BIDANG 1 Zulfa … Baca Selengkapnya
KODE ETIK HAKIM, PNS, PANITERA DAN JURUSITA Kode etik adalah suatu sistem norma, nilai & juga aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar & baik & … Baca Selengkapnya
PEDOMAN PENGAWASAN PENDAHULUAN Monitoring/pengawasan perspektif manajemen secara umum merupakan salah satu fungsi organik manajemen. Secara etis filosofis — monitoring/pengawasan bukanlah mencurigai atau memata-matai, melainkan mengendalikan, memadukan, mengitegrasikan suatu penyelenggaraan administrasi. … Baca Selengkapnya
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN Tahun 2026 BULAN JABATAN Nama JENIS PELANGGARAN JENIS HUKUMAN JUMLAH HUKUMAN Pelapor KE PPH PW PPD PT PHA MA PP HDR HDS HDB Januari Hakim – … Baca Selengkapnya
HAK-HAK PELAPOR DAN TERLAPOR Hak-hak Pelapor Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya; Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun; Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan/Pengaduan yang didaftarkannya; … Baca Selengkapnya
PROSEDUR PENGADUAN Secara Lisan Melalui telepon (0293) 491161, yakni pada saat jam kerja mulai pukul 08.00 s/d 16.00 WIB Datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Temanggung, Jln. Gerilya, Banasri, Kowangan, … Baca Selengkapnya
SISTEM PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI (SIWAS MARI) Jika anda menemukan dugaan pelanggaran “kode etik” di lingkungan Pengadilan Agama Temanggung, LAPORKAN!!!Identitas anda sebagai pelapor atau terlapor dijamin kerahasiaannya melalui SIWAS … Baca Selengkapnya
LAPORAN AKSES INFORMASI Tahun 2026 NO BULAN JENIS PERKARA WAKTU RATA-RATA PELAYANAN JUMLAH DIKABULKAN DITOLAK ALASAN DITOLAK PERKARA NON PERKARA 1. Januari 46 – 10 menit 46 Ya – … Baca Selengkapnya
CONTOH FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI 1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 2. Lampiran I 3. Lampiran II Daftar Informasi 4. Lampiran III Bukti Pengajuan Permohonan Informasi 5. Lampiran IV Register Permohonan 6. … Baca Selengkapnya
PROSEDUR KEBERATAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut: Adanya penolakan atas permohonan informasi; Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala; Tidak … Baca Selengkapnya